Artikel

Kasi Penkum Kejati Jabar Bangun Komunikasi Publik yang Responsif dalam Menguatkan Citra Positif Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

21-11-2025    Artikel    44 dilihat

pelayanan dan penegakan hukum kejaksaan republik indonesia yang profesional, berintegritas dan humanis ditempatkan sebagai lembaga negara bidang hukum yang sangat dipercaya. oleh masyaraka dan menjadi tanggung jawab insan adhyaksa merawat kepercayaan ini. kejaksaan tinggi jawa barat sebagai satuan kerja kejaksaan yang berada di daerah provinsi jawa barat. insan adhyaksa diminta merawat kepercayaan masyarakat dengan kerja-kerja melayani sepenuh hati, profesional, berintegritas dan humanis. kejati jabar mempercayakan penyaluran informasi kepada khalayak luas pada kasi penkum kejati jabar nur sricahyawijaya, sh. mh. dalam menciptakan, menjaga, mengawal dan merawat marwah kejaksaan, implikasinya terhadap public trust kepada kejati jabar. di tengah dinamika isu-isu hukum yang berkembang, kasi penkum kejati jabar memiliki peran yang sangat krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat dan j ...

Selengkapnya

Membangun Kejaksaan yang Modern Kajati Jabar Dr Hermon Dekristo SH MH Kawal Reformasi dan Transforasi Hukum di Jawa Barat

19-11-2025    Artikel    97 dilihat

“kepemimpinan saya sebagai kajati jabar terus berbenah dan melakukan terobosan-terobosan dalam pelayanan dan penegakan hukum profesional, berintegritas dan humanis. pembenahan dan perubahan nyata menghadirkan kejaksaan hebat dan humanis,” kajati jabar dr. hermon dekristo, s.h., m.h., bandung rabu 19 november 2025. kejaksaan republik indonesia terus menunjukkan perubahan signifikan di bawah kepemimpinan jaksa agung st burhanudin. reformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas kinerja dilakukan secara masif di seluruh indonesia untuk memastikan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan humanis. kejaksaan tinggi jawa barat, sebagai satuan kerja kejaksaan ri di daerah ditetapkan menjadi role model dalam perwujudan visi dan misi jaksa agung st burhanuddin, khususnya dalam reformasi dan transformasi kejaksaan di provinsi jawa barat. pasca dilantik sebagai kepala kejaksaa ...

Selengkapnya

PEMBACAAN SURAT DAKWAAN TERHADAP TERDAKWA ENDANG ABDUL MALIK

05-11-2025    Artikel    450 dilihat

pengusaha tambang pasir asal galunggung, kabupaten tasikmalaya, endang abdul malik atau dikenal dengan sebutan endang juta telah menjalani sidang perdana. dalam sidang perdana tersebut, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan di pengadilan negeri bandung ruang wirjono prodjodikoro, rabu (5/11/2025). kasipenkum kejati jabar, nur sricahyawijaya, s.h., m.h. menyampaikan bahwa kasus endang juta ini ditangani pn kota bandung, karena sebagian besar saksi dan beberapa ahli berdomisili di wilayah hukum kota bandung sesuai pasal 84 ayat (2) kuhap pengadilan negeri kelas i a khusus bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya tentang kewenangan relatif pengadilan negeri yang berwenang mengadili tindak pidana berdasarkan lokasi. perkara kasus endang juta ini sudah teregister dengan nomor perkara 954/pid.sus-lh/2025/pn bdg dengan ada empat jaksa penuntut umum (jpu), antara lain yadi kur ...

Selengkapnya

KAJATI JABAR BESERTA JAJARAN MENINJAU LAHAN EKS PACUAN KUDA LEMBANG RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT ADHYAKSA DIMULAI

03-11-2025    Artikel    124 dilihat

tim gabungan dari kejaksaan tinggi jawa barat (kejati jabar) bersama badan pertanahan nasional (bpn) dan bidang aset pemerintah kabupaten bandung barat (pemkab kbb) meninjau tanah eks pacuan kuda di desa kayuambon, kecamatan lembang, senin, 3 november 2025. peninjauan dilakukan untuk memastikan batas wilayah lahan hibah dari pemkab bandung barat yang rencananya akan dijadikan lokasi pembangunan rumah sakit kejaksaan tinggi jawa barat. hasil peninjauan menunjukkan adanya beberapa titik batas yang belum tergambar secara jelas di lapangan. karena itu, tim gabungan berencana melakukan pemasangan tanda batas baru agar area lahan yang dihibahkan dapat dipastikan keabsahannya. kejati jabar, bpn, dan bagian aset pemda datang langsung untuk melihat lokasi hibah pada senin 3 november 2025 untuk mengecek dokumen, dan fisik, termasuk batas wilayahnya. dari hasil peninjauan ditemukan beberapa titik b ...

Selengkapnya

Diskusi Publik Kertas Kerja Kebijakan Keamanan Hakim dan Pengadilan Tahun 2025 yang digelar di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia UPI) Bandung

29-10-2025    Artikel    77 dilihat

diskusi publik kertas kerja kebijakan keamanan hakim dan pengadilan tahun 2025 yang digelar di kampus universitas pendidikan indonesia (upi) bandung, rabu (29/10). jaksa agung muda tindak pidana umum, prof. asep nana mulyana, menilai pembentukan polsus pengadilan sebagai langkah konkret menghadapi meningkatnya kasus perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim (pmkh). “pmkh menimbulkan rasa tidak aman, ketakutan bagi hakim, dan melemahkan wibawa peradilan. polsus merupakan solusi untuk menghadapi situasi ini,” tegasnya. ia menekankan bahwa polsus tidak akan terlibat dalam proses pro-yustisia, tetapi sepenuhnya fokus pada keamanan hakim dan persidangan. “polsus tidak hanya bersifat represif, tapi juga preventif. pelaksanaannya berada di bawah komando mahkamah agung dan koordinasi dengan polri,” tambahnya. para peserta diskusi, termasuk akademisi dan masyara ...

Selengkapnya

KEJAKSAAN NEGERI GARUT TERIMA RESTITUSI Rp 106 JT UNTUK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

28-10-2025    Artikel    122 dilihat

dalam upaya menegakan keadilan bagi korban kekerasan seksual, kejaksaan negeri garut menerima pembayaran restitusi sebesar rp. 106.335.796 dari terpidana dr. muhammad syafril firdaus bin yulinar firdaus, seorang dokter kandunganyang terbukti melakukn tindak pidana kekerasan seksual. penyerahan dilakukan pada selasa, 28 oktober 2025, di kantor kejaksaan negeri garut. tim jaksa penuntut umum yang terdiri dari dr. (c) helena octavianne, s.h., m.h., cssl., ccd., fiki mardani, s.h., anisa dwiliana, s.h., dan muhammad ridwan rais, s.h., menerima langsung pembayaran tersebut untuk disalurkan kepada lima korban sesuai hasil penilaian lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk). total restitusi sebesar rp. 106 juta itu dibagikan secara proporsional: korban ds menerima rp. 28.700.000 korban aed menerima rp. 14.880.256 korban apn menerima rp. 19.650.540 korban ai menerima rp. 30.766.000 korban es ...

Selengkapnya

Kasus kekerasan seksual yang menyeret nama dokter muda Priguna Anugerah Pratama PAP) memasuki babak krusial

27-10-2025    Artikel    224 dilihat

kasus kekerasan seksual yang menyeret nama dokter muda, priguna anugerah pratama (pap), memasuki babak krusial. dalam sidang di pengadilan negeri (pn) bandung, senin (27/10/2025), jaksa penuntut umum (jpu) akhirnya menjatuhkan tuntutan pidana berat: 11 tahun penjara, denda rp100 juta, dan restitusi rp137 juta kepada tiga korban. kasus ini bukan sekadar perkara hukum biasa. ia menjadi ujian moral bagi dunia medis dan lembaga peradilan, menyingkap luka panjang korban serta pentingnya penerapan tegas undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (uu tpks). pasal yang terbukti dalam surat tuntutan, jaksa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar: pasal 6 huruf c jo. pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf j jo. pasal 16 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (tpks). pasal ters ...

Selengkapnya

EAJ ditahan Berkas Perkara dan Barang Bukti Dilimpahkan ke Kejaksaan

27-10-2025    Artikel    81 dilihat

adapun untuk penambangan emas yang dilakukan eaj, h tidak menjelaskannya lebih rinci. namun ia menekankan bahwa saat ini berkas kasus e sudah dinyatakan p21 atau lengkap dan telah diserahkan kepada kejaksaan. hal ini kemudian dikonfirmasi oleh kejaksaan tinggi (kejati) jawa barat. kasi penerangan hukum (penkum) kejaksaan tinggi (kejati) jawa barat (jabar) nur sricahyawijaya sh mh, mengungkapkan tersangka tambang pasir galunggung eaj, saat ini telah dilimpahkan ke kejaksaan negeri (kejari) kota bandung untuk persiapan proses dakwaan. “tersangka eaj sudah dilakukan tahap kedua (penyerahan tersangka dan barang bukti, red) di kejari kota bandung,” terang cahya, senin (27/10/2025). pelimpahan tersangka ke kejari kota bandung itu, lanjutnya, sesuai dengan pasal 84 kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) tentang kewenangan relatif pengadilan negeri yang berwenang mengadili ti ...

Selengkapnya

Sidang tuntutan kasus pemerkosaan dokter inisial PA ditunda

21-10-2025    Artikel    112 dilihat

kasus pemerkosaan yang dilakukan tersangka dokter inisial pa kembali bergulir di persidangan. sayangnya, dokter residen anestesi itu batal diadili dalam agenda sidang tuntutan. seharusnya, pa dijadwalkan menjalani sidang tuntutan di pn bandung, selasa (21/10/2025). namun ternyata, berkas tuntutan itu belum siap untuk dibacakan jaksa penuntut umum (jpu). "tuntutan ditunda karena surat tuntutan belum rampung." menurut kasi penkum kejati jabar nur sricahyawijaya, sh., mh. pa sudah tiba di pn bandung sekitar pukul 09.20 wib menggunakan kemeja putih dan celana hitam dengan rompi tahanan warna merah, lalu digiring ke ruang tahanan pn bandung. di dalam ruangan, hakim, jpu dan pengacara telah siap menjalani persidangan. tak lama kemudian, para pihak kemudian keluar dari persidangan lantaran agenda tuntutan ditunda. kasi penkum kejati jabar menyatakan, agenda tuntutan untuk tersangka pa ...

Selengkapnya

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengungkapkan pembukaan kembali Kebun Binatang Bandung Bandung Zoo) adalah wewenang Pemerintah Kota Bandung

21-10-2025    Artikel    122 dilihat

kejaksaan tinggi jawa barat mengungkapkan pembukaan kembali kebun binatang bandung (bandung zoo) adalah wewenang pemerintah kota bandung. kasipenkum kejati jawa barat nur sricahyawijaya, sh., mh. menyatakan aset-aset di kebun binatang bandung yang menjadi barang sitaan kejaksaan sebagai barang bukti kasus hukum, dititipkan pada pemkot bandung. "saya tidak tahu perkembangannya. untuk operasional kan tetap ke pemkot, yang bertanggung jawab," pembukaan kembali bandung zoo untuk beroperasi, tergantung dari pemkot bandung, karena mereka yang dititipkan untuk pengelolaan fasilitas tersebut, ketika dalam status sebagai barang bukti. "jadi itu tergantung pemkot bandung, karena pembukaan kembali fasilitas tersebut adalah wewenang pemkot (yang dititipkan barang bukti). nah, kan untuk menyerahkan ke mereka, kan pasti sudah ada koordinasi kajian untuk diserahkan ke pemkot. prinsipnya ...

Selengkapnya

Total Data : 13